Category: Nasional

 

JAKARTA – Polri melakukan mutasi terhadap 146 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada Juli 2026. Mutasi tersebut tertuang dalam dua Surat Telegram (ST) tertanggal 31 Juli 2026, yakni ST/1584/VII/KEP./2026 sebanyak 119 personel dan ST/1585/VII/KEP./2026 sebanyak 27 personel.

 

Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir, S.I.K., M.T.C.P., mengatakan mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilakukan untuk penyegaran organisasi, pembinaan karier, serta optimalisasi pelaksanaan tugas.

 

“Mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri. Ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel sekaligus upaya penyegaran dan penguatan organisasi agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin optimal,” ujar Irjen Pol Johnny Edison Isir, Jum’at (31/7).

 

Dari 146 personel yang dimutasi, sebanyak 105 personel mendapatkan promosi atau flat. Rinciannya, satu personel menduduki jabatan PJU Mabes Polri, yakni Brigjen Pol Dr. Untung Widyatmoko, S.I.K., M.H., yang diangkat sebagai Kadivhubinter Polri.

 

Selanjutnya, terdapat 4 personel yang mendapatkan promosi jabatan IB/Irjen Pol, 24 personel promosi jabatan IIA/Brigjen Pol, 48 personel promosi jabatan IIB/Kombes Pol, 1 personel promosi jabatan IIB/Kapolrestabes/Tro/Ta, 12 personel promosi jabatan IIIA1/AKBP, serta 11 personel promosi jabatan IIIA2/Kapolres.

 

Dalam mutasi kali ini, terdapat pula 4 personel Polisi Wanita (Polwan) yang mendapatkan promosi, yakni Brigjen Pol Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, Sp.F. sebagai Karodokpol Pusdokkes Polri, AKBP Bestiana, S.I.K., M.M. sebagai Wadirbinmas Polda Sumsel, AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K. sebagai Kapolres Padang Pariyaman Polda Sumbar, serta AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum, S.H., S.I.K., M.A. sebagai Kapolres Purworejo Polda Jateng.

 

Selain promosi dan flat, mutasi juga mencakup 6 personel selesai pendidikan, 1 personel berangkat pendidikan, 7 personel kukuh, serta 23 personel yang memasuki masa pensiun.

 

Kadivhumas menegaskan, setiap personel yang mendapat amanah dalam jabatan baru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

 

“Kami berharap seluruh personel yang mendapatkan amanah dalam jabatan baru dapat segera beradaptasi dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setiap jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

 

Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi mengumumkan daftar nominasi Kompolnas Awards 2026 sebagai bentuk penghargaan kepada satuan kerja dan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menunjukkan kinerja unggul, inovasi, integritas, serta dedikasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Komisioner Kompolnas sekaligus Ketua Pelaksana Kompolnas Awards 2026, Irjen Pol. (Purn.) Ida Oetari Poernamasasi, mengatakan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap capaian para nominator, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di seluruh Indonesia.

 

“Harapannya, Kompolnas Awards dapat memotivasi satuan kerja lainnya melalui penerapan berbagai praktik terbaik sehingga seluruh jajaran Polri dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ida Oetari di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

 

Menurut Ida, salah satu karakteristik utama dalam penilaian Kompolnas Awards adalah respons satuan kerja terhadap pengaduan masyarakat yang diterima Kompolnas, termasuk kecepatan dan kualitas tindak lanjut yang diberikan.

 

Selain itu, Kompolnas juga akan melaksanakan proses verifikasi dan visitasi lapangan terhadap para nominator untuk memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi di lapangan.

 

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh data yang dinilai pada tahap awal benar-benar tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Oleh karena itu, tim juri akan melakukan visitasi secara langsung kepada para nominator terbaik,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, penilaian dalam Kompolnas Awards 2026 mengacu pada lima indikator utama atau 5P, yakni Prosperity, Planet, People, Partnership, dan Peace. Kelima indikator tersebut menjadi landasan dalam menilai kinerja, inovasi, integritas, serta dampak yang dihasilkan oleh setiap peserta.

 

Pada tahun ini, Kompolnas Awards menghadirkan 15 kategori yang terbagi ke dalam kategori satuan kerja dan kategori perseorangan.

 

Pada kategori Satker Mabes Polri, nominasi diberikan kepada Densus 88 Antiteror Polri, Pusat Identifikasi Bareskrim Polri, Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri, Diklat Reserse Lemdiklat Polri, serta Pasukan Gegana Korps Brimob Polri.

 

Untuk kategori Polda, nominasi diberikan kepada Polda Kalimantan Timur, Polda Lampung, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Selatan, dan Polda Kalimantan Tengah.

 

Kategori Polres Kelompok A diisi oleh Polres Sumedang, Polres Kutai Barat, Polres Tanah Laut, Polres Klungkung, dan Polres Banjar.

 

Kategori Polres Kelompok B meliputi Polres Bantul, Polres Kotawaringin Barat, Polres Kolaka, Polres Gorontalo, dan Polres Kupang.

 

Sementara itu, kategori Polres Kelompok C terdiri atas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Polrestabes Semarang, Polresta Balikpapan, Polresta Mataram, dan Polresta Malang Kota.

 

Pada kategori Polsek Urban/Metro, nominasi diberikan kepada Polsek Medan Barat, Polsek Pesanggrahan, Polsek Banguntapan, Polsek Biringkanaya, dan Polsek Tanah Sereal.

 

Adapun kategori Polsek Rural/Pra-Rural diisi oleh Polsek Meral, Polsek Taniwel, Polsek Arso Timur, Polsek Metro Pusat, dan Polsek Girimulyo.

 

Pada kategori perseorangan, Kategori People terdiri atas Brigpol Lidya Afrila Anisa dari Polda Kalimantan Tengah, Aipda Lalu Satya Mandayan Kurnia dari Polda Nusa Tenggara Barat, serta Bripka Khairi dari Polda Riau. Untuk nominasi Planet diberikan kepada Aiptu Eko Yulianto dari Polda Banten, Aiptu Mulia Raja dari Polda Sumatera Barat, serta Dillia Rika Sari dari Polda Jawa Tengah.

 

Sedangkan Kategori Prosperity diisi oleh Bripka Sony Ikhwandi dari Polda Nusa Tenggara Barat dan Adi Qory Kurniawan dari Polda Jawa Tengah. Sementara itu, kategori Peace diisi oleh Aiptu Mawardi dari Polda Metro Jaya, Aipda Arjunif dari Polda Jambi, serta Tamarani Panjaitan dari Polda Jambi. Kategori Partnership meliputi Henry Bona Sinaga dari Polda Sumatera Utara, Agus Kurniawan dari Polda Jawa Tengah, serta Yogi Friatno Setiawan dari Polda Kalimantan Tengah. Lalu pada kategori Peacekeeper, nominasi diberikan kepada Brigpol Tiara Nissa Zulbida dari Divisi Hubungan Internasional Polri.

 

Sementara itu, kategori Satgas Wilayah Konflik diberikan kepada Iptu Suratman selaku Kasubsatgas TIK Satgas Bantuan Polda Papua, Bripda Isak S. Kafiar dari Subsatgas Lidik Satgas Gakkum Polda Papua, serta Bharaka I Ketut Martina dari Satgas Tindak Korps Brimob Polri.

 

Ida menegaskan bahwa seluruh nominator telah melewati proses seleksi yang panjang dan ketat dengan melibatkan unsur Kompolnas, Mabes Polri, akademisi, tokoh masyarakat, dan media.

 

“Kompolnas Awards bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk membangun budaya profesionalisme, transparansi, dan inovasi di lingkungan Polri. Kami berharap seluruh nominator dapat menjadi inspirasi bagi anggota lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

Jakarta,  Polri bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan pada 28 Juli 2026 terkait antisipasi fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kamis (30/7), di Ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri.

Rapat dihadiri pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Wakapolda dari wilayah rawan Karhutla secara virtual, serta kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, dan Basarnas. Forum tersebut menjadi langkah konsolidasi nasional untuk menyatukan strategi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Polri memperkuat langkah mitigasi sejak tahap prabencana melalui pendekatan pencegahan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan kesiapsiagaan personel. Seluruh jajaran diperintahkan memperbarui pemetaan wilayah rawan Karhutla, memverifikasi hotspot di lapangan, memperkuat early warning system, serta mengoptimalkan patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Polri juga menginstruksikan Bhabinkamtibmas bersama Babinsa melakukan pendataan langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayah rawan, meliputi ketersediaan sumber air, potensi kekeringan, kondisi lahan pertanian, hingga kebutuhan bantuan sosial adaptif apabila dampak El Nino meningkat.

Upaya tersebut diperkuat dengan pemanfaatan command center yang telah terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau hotspot secara real time. Penggunaan drone, CCTV di pos-pos pantau, serta sistem informasi kebakaran menjadi bagian dari penguatan deteksi dini sehingga setiap potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum meluas.

Di lapangan, Polri telah menggelar 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat Polda, 180 kegiatan kesiapan aksi, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas bersama Babinsa. Selain itu, telah dilaksanakan lebih dari 168.500 patroli terpadu darat dan perairan di wilayah rawan Karhutla sebagai langkah preventif untuk menekan potensi kebakaran.

Kesiapan personel juga terus diperkuat. Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dan 23.360 personel Brimob untuk mendukung operasi penanganan Karhutla, disertai penerapan sistem rayonisasi antar-Polres dan antar-Polda agar dukungan personel maupun peralatan dapat digerakkan secara cepat sesuai perkembangan situasi.

Dalam aspek penegakan hukum, Polri terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembakaran lahan. Hingga Juni 2026 tercatat 118 penyelidikan, 30 penyidikan, dan 115 tersangka telah diproses. Penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi yang terbukti melanggar ketentuan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan rapat tersebut merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menerjemahkan arahan Presiden menjadi langkah operasional yang terukur dan terintegrasi.

“Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman bagi Polri untuk memperkuat mitigasi sejak dini. Seluruh jajaran telah bergerak melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak El Nino terhadap masyarakat,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Ia menambahkan bahwa Polri akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan yang telah diarahkan Presiden dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan, mulai dari pencegahan, penanganan saat terjadi kebakaran, penegakan hukum, hingga pemulihan pascabencana.

Melalui konsolidasi nasional ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pencegahan sebagai strategi utama dalam menghadapi El Nino dan Karhutla, guna melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.

PAGAR ALAM — Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho, saat memimpin Apel Sabuk Kamtibmas yang digelar di Lapangan Mapolres Pagar Alam, Kamis (30/7/2026).

 

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sumsel, Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai tokoh agama, pemuda, dan masyarakat setempat.

 

Dalam amanatnya, Irjen Pol Sandi Nugroho membawa paradigma baru terkait filosofi penegakan hukum dan pengamanan wilayah. Ia menegaskan bahwa tolok ukur kesuksesan kepolisian kini bukan lagi dihitung dari seberapa banyak kasus kejahatan yang berhasil diungkap, melainkan dari seberapa efektif kejahatan tersebut dapat dicegah sedari dini.

 

“Kita tidak lagi sekadar bangga karena dapat mengungkap kasus kejahatan. Kebanggaan yang sebenarnya adalah ketika kita mampu mencegah kejahatan tersebut terjadi melalui edukasi dan perubahan pola pikir. Bangunlah komitmen bersama yang kokoh, jangan biarkan segala bentuk gangguan keamanan terjadi di Kota Pagar Alam,” tegas Jenderal Bintang Dua tersebut di hadapan peserta apel.

 

Lebih lanjut, Kapolda mengingatkan seluruh personel Polres Pagar Alam untuk senantiasa hadir dan peka terhadap keluhan masyarakat. Ia mengibaratkan bahwa dalam menjaga harmoni wilayah, Polri tidak membutuhkan sosok pahlawan super tunggal layaknya *Superman*, melainkan membutuhkan sebuah *Super Team* yang diisi oleh kolaborasi lintas sektoral.

 

“Berikan pelayanan yang cepat, profesional, humanis, serta berkeadilan. Jangan pernah lupa bahwa juragan kita adalah rakyat. Polri berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tambah Irjen Pol Sandi Nugroho. Ia juga menyoroti bahwa potensi besar Pagar Alam di sektor pertanian dan pariwisata hanya akan tumbuh pesat jika ditopang oleh situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif.

 

Menyambung ketegasan pimpinan, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, memberikan penekanan bahwa Apel Sabuk Kamtibmas ini adalah wujud nyata dari upaya membangun benteng pertahanan sosial di daerah.

 

“Sesuai arahan Bapak Kapolda, Sabuk Kamtibmas ini bukan sekadar program atau slogan seremonial, melainkan ikatan nyata antara Polri, pemerintah daerah, dan warga. Kolaborasi solid Forkopimda dan elemen masyarakat hari ini menjadi bukti bahwa kita semua sepakat untuk merapatkan barisan, menutup rapat segala celah kejahatan, serta menolak segala bentuk provokasi yang ingin memecah belah kerukunan di Bumi Besemah,” papar Kombes Pol Nandang.

 

Pada akhirnya, perhelatan Apel Besar Sabuk Kamtibmas di Pagar Alam bukan hanya sebatas baris-berbaris atau adu kedisiplinan, melainkan sebuah ikrar kolektif untuk merawat peradaban. Melalui perpaduan antara kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dari seluruh elemen penegak hukum dan warga sipil, cita-cita untuk mewujudkan Kota Pagar Alam yang tidak hanya aman, namun juga membahagiakan serta menyejahterakan warganya, selangkah lebih dekat menjadi nyata. Sebuah komitmen yang akan terus berdenyut seiring dengan semangat yang senantiasa digelorakan: *“Nyago Bumi Sriwijaya, Nyago Kota Pagar Alam, Aman Bae!”*

Semarang – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. tampil sebagai Pembicara Utama (Keynote Speaker) pada Legal International Conference and Studies (LICS) ke-9 dan Call for Paper bertema “Strengthening the Legal Framework for Combating Human Trafficking and Enhancing the Protection of Women and Children” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Kamis (30/7/2026).

 

Konferensi internasional tersebut diikuti akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dari 18 negara, antara lain Hanoi Law University (Vietnam), Istanbul University (Turki), UNICAF University (Siprus), Al-Azhar University (Mesir), Nagoya University (Jepang), Ibn Zohr University (Maroko), Thammasat University (Thailand), Applied Science Private University (Yordania), Comillas Pontifical University (Spanyol), University of Sydney (Australia), bersama sivitas akademika UNISSULA.

 

Sebagai Pembicara Utama, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyampaikan materi “Melampaui Ancaman Pidana: Membangun Sistem Hukum yang Memutus Rantai Perdagangan Orang.” Ia menegaskan bahwa pemberantasan TPPO harus dibangun melalui sistem hukum yang terintegrasi, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan pencegahan, perlindungan korban, serta penguatan kerja sama lintas negara.

 

“Kita harus melampaui ancaman pidana. Yang harus dibangun adalah sistem hukum yang mampu memutus mata rantai perdagangan orang, mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga penindakan terhadap seluruh jaringan pelaku,” ujar Prof. Yusril.

 

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri menyampaikan pidato keynote speaker melalui tayangan yang diperdengarkan kepada seluruh peserta konferensi. Dalam paparannya, Wakapolri menegaskan bahwa perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang memanfaatkan ekosistem digital sehingga membutuhkan transformasi penegakan hukum yang adaptif.

 

“Perkembangan teknologi telah memperluas modus operandi perdagangan orang. Karena itu, penguatan kerangka hukum harus diikuti transformasi cara kerja aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, dan perlindungan korban yang lebih komprehensif,” kata Wakapolri.

 

Wakapolri menjelaskan bahwa Polri mengimplementasikan penguatan pemberantasan TPPO melalui empat strategi utama, yakni menerapkan pendekatan victim-centric dalam penanganan perkara, memperkuat Direktorat dan Satuan PPA-PPO di seluruh tingkatan, meningkatkan kapasitas penyidik melalui digital forensic dan Scientific Crime Investigation, serta memperluas kerja sama internasional. Hingga saat ini, Polri telah menjalin 14 perjanjian kerja sama dengan kepolisian, kementerian, dan lembaga di dalam maupun luar negeri dalam penanganan TPPO.

 

Rektor UNISSULA Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. mengatakan konferensi ini menjadi wadah kolaborasi global untuk menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan hukum internasional.

 

“Partisipasi akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara akan memperkaya pertukaran perspektif, memperkuat kerja sama internasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan,” ujar Prof. Gunarto.

 

Konferensi ini menegaskan komitmen bersama pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan komunitas internasional untuk memperkuat kerangka hukum global dalam pemberantasan perdagangan orang serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sinergi pemikiran yang disampaikan Prof. Yusril mengenai penguatan sistem hukum dan strategi implementatif yang dipaparkan Wakapolri menjadi bagian penting dalam memperkuat respons Indonesia terhadap kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara.

 

Sarmi – Dalam upaya membangun generasi muda Papua yang sehat, cerdas, dan berkarakter, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menggelar kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan penggunaan media sosial secara bijak kepada siswa-siswi SD-SMP Satu Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan bingkisan serta seragam sekolah dari Astamaops Kapolri kepada pihak sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di Papua.

 

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., bersama personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz-2026 dan didampingi Bhabinkamtibmas serta Kasi Humas Polres Sarmi. Kehadiran personel disambut antusias oleh para guru dan siswa yang mengikuti rangkaian kegiatan edukatif tersebut.

 

Dalam sosialisasi, para siswa diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta pentingnya menjauhi segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Selain itu, para pelajar juga dibekali edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak, termasuk pentingnya menyaring informasi, menghindari penyebaran hoaks, serta memanfaatkan media digital untuk kegiatan yang positif dan produktif.

 

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membangun kesadaran generasi muda sejak dini agar terhindar dari pengaruh negatif narkoba maupun penyalahgunaan media sosial.

 

“Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus kita jaga bersama. Melalui sosialisasi ini kami ingin membekali mereka dengan pemahaman tentang bahaya narkoba dan pentingnya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kami berharap mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya,” ujar Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T.

 

Usai penyampaian materi, Satgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 juga menyerahkan bantuan berupa bingkisan dan seragam sekolah dari Astamaops Kapolri kepada pihak sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan semangat belajar para siswa.

 

Kepala Sekolah SD-SMP Satu Atap Kasukwe, Yuliana Mare menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian yang diberikan Satgas Operasi Damai Cartenz kepada dunia pendidikan di wilayahnya. Menurutnya, materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Serta ia juga sampaikan terima kasih kepada Astamaops Kapolri atas bantuan sumbangan pakaian seragam sekolah yang disalurkan melalui Satgas Operasi Damai Cartenz.

 

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas Operasi Damai Cartenz yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami. Agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan mereka yang lebih baik. Terimakasih juga kepada Bapak Astamaops Kapolri yang telah memberikan sumbangan pakaian seragam kepada anak-anak kami. Tuhan berkati, sukses selalu, terima kasih,” ungkap Kepala Sekolah.

 

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pembinaan generasi muda melalui kegiatan edukatif merupakan bagian dari pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz.

 

“Masa depan Papua berada di tangan generasi mudanya. Karena itu, kami tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan, tetapi juga berupaya membangun karakter, wawasan, dan kesadaran generasi muda melalui berbagai kegiatan edukatif. Kami berharap anak-anak Papua dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki semangat untuk meraih cita-cita,” ujar Kaops.

 

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., mengatakan bahwa kegiatan pembinaan kepada pelajar akan terus diperluas sebagai bentuk pencegahan terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat memengaruhi masa depan anak-anak Papua.

 

“Edukasi sejak usia dini merupakan langkah preventif yang sangat penting. Kami akan terus mendorong kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah agar para pelajar memiliki pemahaman yang baik tentang bahaya narkoba, bijak dalam menggunakan media sosial, serta memiliki kesadaran hukum dan semangat belajar yang tinggi. Sinergi antara Polri, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencetak generasi Papua yang unggul,” kata Wakaops.

 

Melalui kegiatan tersebut, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program edukasi dan kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata. Diharapkan, kolaborasi antara Polri dan dunia pendidikan dapat terus terjalin guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, serta melahirkan generasi muda Papua yang berkualitas dan berdaya saing.

Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar Kegiatan Penguatan Komitmen Kebangsaan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan radikalisme serta intoleransi bagi Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) di jajaran Polda Metro Jaya, Kamis (30/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta tersebut dibuka oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono.

 

Dalam sambutannya, Wakapolda Metro Jaya menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ideologi dan komitmen kebangsaan seluruh personel. Menurutnya, setiap anggota Polri, termasuk PNPP, harus senantiasa menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

 

“Kepercayaan masyarakat kepada Polri merupakan amanah yang harus terus kita pelihara. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan melalui integritas setiap personel yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, menghormati keberagaman, serta menolak segala bentuk paham yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi,” ujar Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono.

 

Ia menjelaskan, tantangan terhadap persatuan bangsa kini berkembang semakin kompleks. Ancaman tidak selalu hadir dalam bentuk nyata, tetapi juga dapat muncul melalui berbagai informasi, narasi, maupun konten digital yang dikonsumsi setiap hari. Karena itu, personel Polri dituntut memiliki ketahanan ideologi yang kuat agar mampu menyikapi setiap perkembangan secara bijaksana serta tidak mudah terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

 

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan BMBP SDM Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag., serta Tenaga Ahli Kepala BNPT Bidang Sumber Daya Manusia, Kombes Pol. (Purn) Drs. Sutriyono, sebagai narasumber.

 

Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta memperteguh komitmen kebangsaan sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas di satuan masing-masing. Setiap personel juga diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjaga persatuan, menghormati keberagaman, dan menumbuhkan sikap saling menghargai di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

 

“Melalui kegiatan ini, saya berharap semangat kebangsaan seluruh personel semakin kuat sehingga menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas. Mari kita terus mempererat persatuan, menjaga soliditas, serta menunjukkan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono.

Jakarta – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali mengungkap praktik peredaran ilegal obat keras daftar G dalam jumlah besar yang diduga dikendalikan oleh sebuah sindikat di wilayah kebon kacang, Jakarta Pusat. Dalam operasi yang digelar pada Sabtu 25 Juli 2026, Polisi mengamankan 5 orang pelaku berinisial K (40),  AM (43),  B (40), GR (25), dan  RN (34) dari sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal sementara sekaligus lokasi penyimpanan dan transaksi obat keras ilegal.

 

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang menyebut adanya aktivitas mencurigakan di sebuah bangunan semi permanen di wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang.

 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan penggeledahan di dua lokasi. Dari lokasi pertama, Polisi menemukan 15.900 butir Tramadol, 4.000 butir Hexymer, 1.800 butir Trihexyphenidyl, tujuh unit telepon genggam, uang tunai sebesar Rp 140.691.000, serta buku catatan yang diduga berisi transaksi penjualan obat keras.

 

Hasil pemeriksaan awal terhadap para terduga pelaku kemudian mengarahkan petugas ke sebuah gudang yang tidak jauh dari TKP pertama yang diduga menjadi lokasi penyimpanan utama. Dari gudang tersebut, polisi kembali menemukan barang bukti dalam jumlah jauh lebih besar, yakni 499.000 butir Hexymer, 28.000 butir tablet berwarna putih berlogo “Y”, serta 26.500 butir Trihexyphenidyl.

 

Secara keseluruhan, Polisi menyita 575.200 butir obat keras daftar G dari dua lokasi berbeda. Besarnya jumlah barang bukti tersebut mengindikasikan adanya aktivitas peredaran obat keras ilegal yang terorganisir dan diduga melayani distribusi dalam skala besar di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

 

Kanit Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Denny Simanjuntak mengatakan “ Pada hari Sabtu, 25 Juli 2026 kami dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengungkap tindak pidana peredaran ilegal obat-obatan keras dalam daftar G di wilayah Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku yang telah kami amankan berjumlah 5  orang terdiri dari satu orang wanita dan empat orang laki-laki berinisial K (40),  AM (43),  B (40), GR (25), dan  RN (34).

 

Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan obat-obatan keras dalam daftar G seperti tramadol, trihexfenidil, heximer, dan juga tablet warna putih berlogo Y total berjumlah 575.200 butir.  Kemudian kami juga mengamankan uang tunai hasil penjualan total berjumlah 140.691.000 Rupiah.

 

Kemudian barang bukti yang lainnya yang kami amankan buku catatan hasil penjualan dan juga tujuh unit handphone sebagai alat komunikasi. Saat ini kelima orang pelaku telah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami terapkan Pasal 435 dan atau 436 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

 

Saat ini lima orang tersangka sedang dalam proses penyidikan di Subdit III Ditres Narkoba Polda Metro Jaya.

 

Keberhasilan pengungkapan ini juga berkat peran serta aktif masyarakat melalui penyampaian informasi kepada kami yang peduli terhadap keamanan lingkungannya dan sejalan dengan program JagaJakarta oleh Kapolda Metro Jaya khususnya dalam pencegahan dan penegakan hukum kejahatan peredaran narkotika dan obat-obatan keras dalam daftar G untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya”.